TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah membuka keran impor 1 juta ton beras menuai hujan protes dari anggota Komisi Pertanian DPR. Kali ini, sasarannya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, meskipun bukan dia yang mengumumkan langsung rencana impor tersebut.
Salah satunya disampaikan Renny Astuti, anggota komisi dari Fraksi Partai Gerindra. "Kami menyesalkan pernyataan Menteri Perdagangan (Muhammad Lutfi) mengenai impor 1 juta ton beras tidak akan mengganggu harga gabah," kata dia kepada Syahrul dalam rapat di Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.
Lutfi memang salah satu yang awalnya mengumumkan rencana impor ini. Menurut Renny, pernyataan menteri yang baru diangkat Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu itu justru menunjukkan tidak ada koordinasi di pemerintah.
Sebab fakta di lapangan, kata dia, harga gabah di hampir di seluruh daerah yang sedang panen raya di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ia khawatir kebijakan ini akan memukul para petani.
Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh anggota komisi dari Fraksi Partai Nasdem, Julie Sutrisno Laiskota. "Kami menolak rencana impor beras," kata dia.
Ia meminta pemerintah menjamin produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan beras nasional. Caranya dengan mengutamakan penyerapan hasil panen petani di harga yang baik, di tengah musim panen yang berlangsung Maret-April 2021.
Di tengah rapat, anggota komisi dari Fraksi Golkar Ichsan Firdaus kemudian meminta pemerintah membeberkan data surplus defisit beras per provinsi. Dalam data Kementerian Pertanian, hanya ada 3 daerah yang mengalami defisit berwarna merah (stok di bawah 75 persen kebutuhan) per Maret 2021, yaitu Maluku Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.
